14.000 Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Gorontalo Dilindungi BPJS
Kabupaten Gorontalo- Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama BPJS Kesehatan, KPU dan Bawaslu menggelar pertemuan koordinasi jaminan kesehatan bagi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Komitmen pemerintah daerah untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo agar dapat mengakses layanan dasar kesehatan sudah diwujudkan pada akhir tahun 2023 hingga 2024.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Roni Sampir saat memimpin pertemuan tersebut di Ruang Madani Senin (5/2/2).
Di Kabupaten Gorontalo terdapat 14.000 orang jumlah penyelengara Pemilu. 12.200 dari KPU dan 1.800 Bawaslu. Total sudah 90 persen sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Dari total jumlah tersebut masih terdapat 7 orang dari KPU dan 446 Bawaslu yang kini tengah dilakukan proses reaktifitasi BPJS.
"Pemkab Gorontalo berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 agar terlaksana dengan baik," ujar Roni.
Dirinya mengungkapkan, hal ini dilakukan sebagai evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya yang mengalami sakit hingga meninggal dunia.
"Upaya ini dilakukan pemerintah meminalisir melalui pengurangan jumlah pemilih di TPS dan didaftarkan di BPJS," ungkapnya.
Saat ini pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan melakukan skrining kepada seluruh penyelengara Pemilu.
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo Djamal Adriansyah, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo terhadap proses pendaftaran dan penganggaran.
“Sebab bagian yang terpenting adalah proses skrining riwayat kesehatan bagai 14.000 penyelengara, untuk memastikan Pemilu bisa berjalan lancar dengan baik," ucap Djamal.
Tim Redaksi
