Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Tindak Lanjut Hasil dan Evalausi Rancangan Perda APBD
Bone Bolango - Badan Keuangan Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat tindak lanjut hasil dan persiapan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kamis (6/7/).
Kegiatan itu dibuka Kepala Badan Keuangan Sukril Gobel dengan menghadirkan narasumber Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemeterian Dalam Negeri, Rino Rio Kent dan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Rio Monoarfa.
Dalam sambutannya Sukril Gobel menyampaikan, penganggaran dan pelaksanaan APBD pemerintah daerah harus menunjang program-program yang menjadi target Pemerintah Pusat.
Hal itu dilakukan agar terjadi sinkronisasi program dan rencana kerja antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Penyusunan dan Pelaksanaan APBD juga harus fokus pada program pemulihan ekonomi, baik daerah maupun nasional
“Beberapa substansi yang harus kita seriusi pada rapat ini adalah sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus lainnya, di mana untuk tahun ini hal tersebut akan dievaluasi kembali realisasinya pada pertanggungjawaban APBD tahun 2023 sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900-1-15.1/7476/keuda tanggal 15 maret 2023,” kata Sukril Gobel.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemeterian Dalam Neger,i Rino Rio Kent dalam paparannya menjelaskan, tahapan-tahapan dalam proses penyusunan APBD, evaluasi APBD provinsi dan kabupaten/kota, juga pemetaan program kegiatan yang bersifat tematik untuk prioritas nasional, tengkes dan kemiskinan ekstrem.
Sementara Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Rio Monoarfa dalam pemaparannya menjelaskan optimalisasi evaluasi anggaran daerah.
Penulis: Jamal Polapa
