BKP Gorontalo Instensifkan Penanganan Aset
Kota Gorontalo - Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Sukril Gobel, bersama Penjabat Gubernur Gorontalo, melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam pertemuan itu membahas berbagai program yang menjadi perhatian kedua belah.
Program yang dibahas tersebut mulai dari aset pemerintah, pembebasan lahan Bandara Djalaludin Gorontalo, kelanjutan pembangunan Islamic Center, rencana pembangunan Rmbarkasi Haji, pembangunan Politeknik Gorontalo, serta penyelesain peraturan daerah, yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi perda.
"Jadi intinya, Komisi I ingin Pemprov mengintensifkan kembali penanganan aset-aset daerah. Terutama aset yang di sekolah-sekolah. Kemudian ada juga aset-aset P3D yang belum diserahkan oleh kabupaten/kota. Pemprov Gorontalo telah menyurat ke KPK untuk minta difasilitasi," ujar Kepala BKPG, Sukril Gobel. Senin, (13/02).
Pj Gubernur Hamka Hendra Noer menjelaskan, terkait Islamic Center, sampai kini masih terkendala pembebasan lahan. Islamic Center itu rencananya akan dibangun menggunakan anggaran swadaya ASN dan donatur, tidak menggunakan APBD.
“Untuk Politeknik, Pemprov sudah sepakat akan dibuat menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Tahapannya akan terus dilakukan di tahun ini,” ungkap Hamka.
Di hadapan Komisi I Deprov, Hamka juga menjelaskan soal kekosongan pejabat eselon 3 dan 4 serta sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Gorontalo turut menjadi perhatian Komisi I Deprov. Menurut Hamka, soal rotasi yang dilakukan saat ini sudah masuk di KASN yang selanjutnya menunggu rekomendasi Kemendagri.
“Memang ada sekitar 200 lebih jabatan eselon 3 dan 4 itu. Jadi perlu waktu," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I, AW Thalib menyebut, hal–hal yang disampaikan Penjagub Hamka merupakan hal penting dan mendesak yang harus segera diselesaikan. Terlebih Perda RTRW yang harus selesai diparipurnakan di tahun 2023 ini.
"Karena Perda tersebut merupakan pemegang kendali daripada perizinan dan tata ruang," ucap AW Thalib.
Rapat yang digelar di Kantor Gubernur itu, turut dihadiri seluruh anggota Komisi I dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Awaludin Pauweni.