Gelar Rapat Bersama, Pemkab Gorontalo Bahas Penyusunan Keuangan dengan 9 Partai Politik

Gelar Rapat Bersama, Pemkab Gorontalo Bahas Penyusunan Keuangan dengan 9 Partai Politik
Rapat pembahasan penerbitan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan sembilan partai politik penerima bantuan keuangan, di lantai II Ruang Upango. Senin (19-8). Foto: dok istimewa.

Kabupaten Gorontalo- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gorontalo Nawir Tondako, memimpin rapat pembahasan penerbitan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan sembilan partai politik penerima bantuan keuangan. Rapat tersebut dilaksanakan di lantai II Ruang Upango. Senin (19-8).

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, Hariyanto Manan, yang juga merupakan Reformer Proyek Perubahan, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik (TAKAR).

Selain itu, turut hadir pula Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Burhan Ismail, Kepala Bagian Kerja Sama Global, Indriyanti S. Bouta, dan Kepala Bagian Hukum, Jesse A. Kojongkam. Serta perwakilan sembilan partai politik yang menerima bantuan keuangan.

“Pertemuan ini membahas dan menyusun MoU yang bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan partai politik serta meningkatkan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip good governance,” kata Nawir.

Nawir Tondako pun menekankan pentingnya kerja sama yang transparan dan efektif.

“MoU ini merupakan langkah penting untuk memastikan bantuan keuangan partai politik dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip transparansi, serta memberikan manfaat bagi proses Pengelolaan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Gorontalo,” sambung Nawir.

Rapat diakhiri dengan kesepakatan mengenai draft MoU yang akan segera ditandatangani oleh semua pihak terkait, sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan keuangan.

Tim Redaksi