Ketua Panwaslu Kecamatan Atinggola Ikut Rakor Daring dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo

Tim Redaksi -

Gorontalo Utara- Demi meningkatkan pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Gorontalo laksanakan rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu DPD secara daring melalui media ZOOM, Selasa (7/2).

Rapat koordinasi yang membahas peningkatan pelaksanaan tugas pengawasan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan se-Provinsi Gorontalo, serta anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo yang menjadi pembicara pada kegiatan tersebut.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Atinggola, Fadli Van Gobel mengungkapkan, output dari rapat tersebut yakni sebagai peningkatan tugas penyelengara Pemilu dalam melaksanakan pengawasan pemilu, juga sebagai bentuk penguatan untuk mengoptimalkan kerja pengawas dalam menjaga netralitas dan integritas.

“Dengan rapat tersebut mengupayakan langkah–langkah dalam pengawasan tahapan pemilu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 nanti. Salah satunya, membangun kerja sama yang baik sesama penyelengara, dan juga pihak stakeholder terkait untuk menciptakan keharmonisan demi Pemilu yang damai,” kata Fadli.

Fadli berharap, rapat koordinasi rutin dilaksanakan untuk memberikan pencerahan bagi jajaran dibawahnya dalam menjalankan tugas secara koprehensif terkait kewenangan dan fungsi pengawas terhadap jalannya pesta demokrasi. Dengan demikian, kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam badan Ad Hoc  secara prinsip memberikan pelayanan secara konstruktif dalam hal pengawasan.

“Perlu saya katakan, bahwa tugas pengawas Pemilu sangatlah besar dan memiliki tanggung jawab yang cukup luar biasa. Koordinasi ini dapat memberikan kita pengetahuan lebih dalam menjalankan tugas,” ungkap Fadli.

Tambahnya, dengan koordinasi di jajaran bawaslu baik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga kecamatan bisa mencegah bentuk pelanggaran yang bersangkutan dengan badan Ad Hoc. Pelaksanaan pengawasan terhadap peserta Pemilu pun akan terlaksana sesuai dengan hirarki dan aturan yang sudah diatur dalam undang-undang.

“Dengan semakin rutinnya rapat koordinasi ini saya meyakini kita sebagai pengawas penyelengara Pemilu bisa melakukan tugas sesuai dengan jalur yang sudah diatur. Sehingga persoalan sangketa Pemilu itu tidak akan terjadi,” tutup Fadli.