Kurangnya Dana UHC Membuat DPRD Gorontalo Utara Berupaya Cari Solusi

Gorontalo Utara - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Roni Imran, menyoroti kekurangan dana yang terjadi dalam Program Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2024. Dalam sebuah pertemuan antara pemerintah daerah Gorontalo Utara dan perwakilan BPJS Kesehatan, Roni menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah ini.

Menurut Roni, meskipun anggaran sebesar Rp 8 miliar telah dialokasikan untuk mencakup masyarakat yang tidak mampu dalam cakupan layanan Universal Health Coverage (UHC), namun diperlukan sekitar Rp 13,5 miliar untuk mencakup 98 persen populasi yang ditargetkan. Ketidakmampuan meliputi jumlah tersebut dapat berdampak serius pada akses kesehatan masyarakat. Senin (13/5)

Roni juga menyoroti masalah yang dihadapi oleh individu yang harus membayar secara mandiri untuk perawatan kesehatan karena tidak tercover oleh BPJS. Dia menekankan perlunya solusi yang dapat mengalihkan beban biaya ini ke pemerintah, agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya yang berat.

"Kita harus mencari solusi untuk mengalihkan biaya ini agar ditanggung oleh pemerintah. Ini menjadi harapan masyarakat, dan kami dari DPRD bersama pemerintah akan berupaya untuk mencari solusi yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan ini," ungkap Roni.

Dia juga memperingatkan bahwa penyaluran dana saat ini hanya mencakup hingga bulan Juli, dan jika tidak segera ditangani, ribuan individu dapat terlantar tanpa akses ke layanan kesehatan yang memadai.

“Ketidakpastian dalam penyaluran dana ini memicu keprihatinan di kalangan DPRD Gorontalo Utara, yang bersama-sama dengan pemerintah daerah, berkomitmen untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan guna menjamin akses kesehatan yang layak bagi semua warga,” tutupnya.

Tim Redaksi