Matran Tanggapi Keluhan Warga Soal Bansos UMKM
Gorontalo Utara - Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Matran Lasunte memberikan tanggapan terkait keluhan warga tentang penyaluran bantuan sosial bagi UMKM yang diduga dipolitisasi.
Menurut legislator PPP itu keluhan dan aspirasi warga perlu diperhatikan di tahun-tahun politik. Ia menerangkan bahwa program bantuan untuk warga sangat banyak yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, maupun APBN.
"Jenisnya juga beragam, ada yang memang program bantuan pemerintah dan ada juga yang masuk dalam pokir DPRD dan lain sebagainya,” ungkap Matran kepada wartawan, Rabu (25/10).
Kendati bantuan yang banyak, kata Matran proses penyaluran bantuan tersebut memiliki aturan dan ketentuan baik program pemerintah maupun program yang diperjuangkan para wakil rakyat.
“Kembali lagi ke kita sebagai wakil rakyat yang harus pintar-pintar menempatkan hal ini tanpa harus bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Apalagi, di tahun politik saat ini yang tentunya akan menjadi bahan perhatian umum,” tegasnya.
Penyaluran bantuan kata Matran tidak akan bermasalah jika disalurkan sesuai dengan koridor yang telah diatur. Mengingat telah memasuki tahun-tahun politik sehingga tidak bisa sembarangan melakukan suatu kegiatan seperti penyaluran bantuan.
“Makanya, kembali lagi ke kita dalam menyikapi ini secara bijaksana. Bagaimana pendekatan kepada masyarakat dan pastinya sasaran dan jenis bantuannya juga harus jelas. Sehingga, masyarakat juga tidak akan salah menilai kita,” tandasnya.
Sebelumnnya, masyarakat Kecamatan Kwandang mengeluhkan penyaluran bantuan usaha untuk pelaku UMKM yang tidak sesuai seperti penerima yang tidak memiliki usaha.
“Memang penerima lain sesuai, namun ada juga yang tidak sesuai dengan persyaratan yang dimintakan,” jelas warga kepada wartawan, Senin (26/10).
Menurut keterangan warga, penyaluran bantuan tersebut dari awal tidak melalui pemerintah desa atau hanya dilakukan secara orang-orangan.
Warga itu juga menyampaikan saat sudah masuk tahun politik, tetapi mereka meminta agar apa yang menjadi hak dan kebutuhan warga tidak dipolitisasi.
“Apalagi dengan situasi dan kondisi perekonomian yang ada saat ini, kami juga para warga butuh makan. Kalau sudah seperti ini pihak mana yang dapat kami percaya lagi,” tegas warga.
Penulis: Febri Latif
