Pemprov Kaji Sengketa Tanah Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo

Kota Gorontalo- Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyebut sengketa tanah Bandar Udara Djalaluddin dalam proses kajian pemerintah. Pihaknya mengakui sudah menerima putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Pang Moniaga selaku penggugat atas tanah seluas 7.448 M2 yang pernah dihibahkan Pemprov Gorontalo tahun 2017 lalu.

“Putusan itu lagi dipelajari oleh pemerintah provinsi karena putusan itu harus membayar, eksekusi harus membayar. Ini lagi dipelajari dan dikoordinasikan dengan Kementrian Perhubungan,” kata Ismail Sabtu (27/1/).

Penjagub Ismail belum bisa memastikan langkah apa yang akan dilakukan usai kalah di pengadilan. Ia juga belum mengetahui berapa nominal yang harus dibayar pemprov kepada penggugat.

“Sudahlah itu sudah putusan jadi tidak perlu lagi (diperdebatkan). (Jumlah uangnya) belum tau kan harus dihitung ulang,” kata Ismail.

Pada acara seminar tersebut Ismail meminta kepada pengurus IPPAT untuk lebih mensosialisasikan tentang keamanan sertifikat tanah. Ia menilai kondisi jual beli tanah di Gorontalo agak unik, banyak praktik jual beli tanah tanpa melibatkan tumbuhan yang ada di atas tanah.

“Gorontalo ini agak unik, pohon yang tumbuh di atas tanah belum tentu dimiliki oleh pemilik tanah. Sehingga suatu waktu bisa digugat oleh pemiliknya,” sambungnya.

Penjagub Ismail juga menilai sisi pengadaan tanah pemerintah sering lemah dalam hal administrasi. Oleh sebab itu sejak tahun lalu ia memilih penghentian pengadaan tanah yang diusulkan pemprov.

Tim Redaksi