Roni Imran: Anggaran PPPK Harus Dirubah untuk Bantu Defisit APBD
Gorontalo Utara- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo Utara mengalokasikan anggaran Rp63 miliar untuk 1.500 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun hingga kini yang tercover dalam pada program itu baru 1.014 orang.
Wakil Ketua DPRD Gorut, Roni Imran menyoroti pengelolaan anggaran pada program tersebut. Roni mengungkapkan, Rp40 miliar anggaran pada program itu telah digunakan untuk membiayai PPPK. Tersisa Rp22 miliar yang belum terserap.
“Jumlah PPPK baru 1.014 orang. Dan telah memakan biaya Rp40 miliar. Artinya masih ada Rp22 miliar yang belumterpakai,” kata Roni, Senin (15/5/).
Dirinya mengusulkan, kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengajukan perubahaan program anggaran pada PPPK dari Rp62 miliar menjadi Rp40 miliar ke Kementerian Keuangan RI. Sehingga, dana yang tersisa sebesar Rp22 miliar dapat dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan yang menjadikan defisit anggaran sebesar Rp38 miliar.
“Jika sudah dimerek begitu, maka tidak diturunkan dana itu kecuali untuk peruntukannya,” kata dia.
Jika usulan perubahan merek itu disetujui, maka dana tambahan tersebut akan membantu dalam menutupi defisit anggaran, termasuk penggajian Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang kekurangan sekitar Rp11 miliar, sehingga total defisit mencapai Rp50 miliar.
Tetapi ia memastikan juga defisit anggaran tersebut akan dirasionalisasi kembali melalui pembahasan perubahan APBD untuk program kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penulis: FL
